Perubahan kebijakan tanpa disertai sosialisasi yang memadai dan kesiapan di lapangan menimbulkan ekses yang tidak dikehendaki yang berujung pada kekacauan. Itulah yang terjadi pada Peraturan Ditjen Perhubungan Udara No SKEP/255/ IV/2011 yang menunjuk tiga agen inspeksi atau Regulated Agent (RA) untuk memeriksa kargo dan pos udara di Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut Anggota Asperindo Edwardsyah, ada dua hal pokok yang memicu protes atas kebijakan ini. Pertama, tarif kargo yang diberlakukan jauh lebih mahal dibanding sistem lama. Kedua, proses pemeriksaan justru menjadi lebih lama karena harus melewati dua Lini pemeriksaan sehingga biaya bongkar muat pun jadi dua kali lipat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun mengendus adanya praktik persaingan usaha tidak sehat terkait penunjukan tiga agen inspeksi yang menjurus pada kartel harga. Ini menunjukkan setiap kebijakan baru seyogianya dipersiapkan secara matang sebelum diberlakukan, pemerintah harus berdiskusi mencari masukan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha cargo.
Akhirnya Kementerian Perhubungan mencabut peraturan No. SKEP 255/IV/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos dan menggantinya dengan KP 152/2012 yang di antaranya mengatur bahwa pemeriksa kargo udara bukan lagi hanya perusahaan regulated agent, maskapai penerbangan dan pabrikan juga berwenang.
Namun dalam KP 152 tersebut belum diatur soal ketentuan tarif. “Kami minta pemerintah merundingkan soal tarif, harus ada yang mengatur agar harga pemeriksaan kargo tidak menambah biaya logistik nasional yang hanya jadi beban biaya ekonomi tinggi.
Sementara itu Hari Sugandhi, Pimpinan PT. Rush Cargo Nusantara mengatakan, sesungguhnya RA menjadi tanggung jawab penerbangan dan keamanan wajib dijamin oleh negara. Mungkin sah-sah saja dibisniskan tapi berkolaborasi dengan pihak penerbangan dengan disetujui oleh para pemangku pengusaha dan juga Ombudsman sehingga masyarakat tidak dirugikan.
Sumber : Asperindo
abunawarbima@gmail.com
