Dalam kebebasan lalu lintas barang dan sumber daya manusia (SDM), Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya daya saing karena beban biaya logistik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan biaya transportasi di Indonesia lebih tinggi antara 250% hingga 300% dibandingkan negara tetangga. Permasalahan tersebut menghambat daya saing ketika berkompetisi.
Menurutnya, Indonesia sulit berkompetisi bila biaya logistik masih membebani.
"Ini baru urusan persaingan antarnegara di ASEAN. Belum nanti Indonesia masuk ke TPP (Trans Paficic Partnership)," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (18/1).
Ia khawatir Indonesia tidak bisa berkompetisi bila biaya logistik masih tinggi.
"Kalau kita masih seperti ini, 'keok kita', out kita," kata Presiden.
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia harus bergabung dengan kebebasan lalu lintas barang dan SDM karena sekarang masa kompetisi ataupun persaingan.
"Begitu kita tidak masuk ke sana, kita akan ditinggal, dan saya enggak mau negara sebesar ini ditinggal karena tidak bisa bersaing," ucapnya.
Presiden meminta konektivitas antarpulau, antarkabupaten, antarprovinsi, dan antarkota untuk menekan biaya logistik dan transportasi.Sehingga ada daya saing Indonesia dengan negara tetangga baik mobilitas orang maupun harga.
"Jangan sampai bolak balik saya ulangi, masalah harga coba, dimana keadilannya, di sini premium Rp7.000, di Wamena harganya Rp60 ribu - Rp70 ribu," katanya.
Tingginya disparitas harga, kata Presiden, itu harus dituntaskan melalui pembangunan transportasi laut, kereta api, dan udara.
Kesiapan pengembangan transportasi daerah berupa dermaga dan bandara perintis juga harus diperhatikan. Alhasil perbedaan harga akibat biaya transportasi yang tinggi bisa ditekan.
Presiden Jokowi menambahkan pengembangan transportasi berbasis kereta api di Papua dan Sulawesi mendapat perhatian karena berkorelasi dengan daya saing. Moda transportasi tersebut murah baik untuk penumpang dan barang. (OL-3)
Sumber : Media Indonesia
