Tiga Badan Usaha Milik Nagara (BUMN) yang dianggap sakit akan dijual tahun ini, salah satunya PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) melalui mekanisme strategic selling atau penjualan langsung pada investor strategis.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengatakan keputusan Pemerintah melepas maskapai penerbangan perintis itu bukan karena Pemerintah tak memiliki uang untuk menyelamatkan utang Merpati yang mencapai sekitar Rp8 triliun dan ekuitas perusahaan yang negatif hingga Rp5 triliun.
"Pemerintah enggak mikir itu harus (diambil alih) pemerintah lagi, karena kan swasta banyak yang bisa, kita juga masih punya yang lain, ada Garuda, Citilink," kata Sonny, di Jakarta, seperti dikutip Jumat (4/2/2016).
Menurut mantan Inspektur Jenderal Kemenkeu ini, jika ada swasta yang berminat, Pemerintah mempersilakan mereka untuk membeli saham Merpati. Lagi pula, dirinya menilai banyak investor yang sudah menyatakan minatnya untuk mencaplok sahamnya.
"Tapi kita belum bisa bilang itu siapa, rapat di forum saja kita enggak umumkan," ujar dia.
Lebih jauh Sonny menambahkan, meski dilempar ke investor swasta, namun yang menguasai saham harus swasta nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Perhubungan menyebutkan porsi asing dibatasi hanya 49 persen. Sisanya 51 persen harus swasta nasional.
"Swasta siapa saja yang penting Indonesia. Soalnya kalau enggak, nanti banyak yang dikuasai asing," jelas dia.
SAW/METRONEWS
