Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta kepada pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional sebesar 5% melalui kebijakan fiskal dari pemerintah. Selama ini, para pelaku logistik kesulitan untuk melakukan peremajaan maupun pengadaan armada baru karena terbebani dengan biaya logistik terlalu tinggi. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan.
Yukki juga menjelaskan bahwa biaya logistik nasional di Indonesia saat ini mencapai 24,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bank Dunia menilai biaya logistik yang tinggi itu merupakan persoalan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Biaya logistik turun 5% saja sudah bagus,” paparnya kepada Bisnis, disela-sela rapat koordinasi wilayah di Semarang, Rabu (4/2).
Yukki mengatakan, salah satu penyebab biaya logistik nasional tidak kunjung turun adalah kementerian-kementerian yang saling mengedepankan ego sektoral. Dia memaparkan terlalu tingginya ego sektoral masing-masing kementerian menyebabkan mereka kurang bisa kerjasama di antara pembuat kebijakan. Makanya, perlu adanya harmonisasi regulasi agar permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik.
Di samping itu, tingginya biaya logistik nasional dipengaruhi juga karena kenaikan upah buruh, biaya listik melambung tinggi, inflasi, melemahnya rupiah terhadap dolar AS dan lainnya. Adapun kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga berkontribusi 20%-25%. “Banyak yang bisa dilakukan dengan quick wins (percepatan), dengan keputusan biaya logistik lebih efektif sesuai jenis komoditasnya,” ujarnya.
Yukki mengatakan pemerintah perlu menggenjot perbaikan infrastruktur yang selama ini digaungkan setiap kali pergantian pemerintah baru. perihal logistik, kata dia, persoalan jalan menuju bandara, pelabuhan, dan jalan darat antar daerah seolah menjadi masalah tak berkesudahan. “Tol Trans Jawa sampai saat ini belum selesai. Di Sumatra belum ada. Makanya biaya logistik tinggi,” ujarnya.
Yukki juga mengatakan bahwa ALFI merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera merevisi sistem logistik nasional dan disesuaikan dengan program pemerintah sekarang.
Sumber : Suaracargo
