Tingginya biaya logistik, khususnya di daerah terpencil dan pedalaman, dipicu oleh faktor ketidaksiapan infrastruktur, listrik, juga SDM. Penentuan operator rute angkutan barang rutin terjadwal dengan pesawat udara akan dilakukan dengan mekanisme lelang.
Dalam skema tol laut yang dirancang pemerintah, se lama ini angkutan barang rutin untuk logistik ke wilayah timur Indonesia dilayani hanya menggunakan kapal laut. Akan tetapi nanti, pesawat udara juga akan didayagunakan demi mendukung skema tersebut.
Kementerian Perhubungan sudah siap mengaplikasikan angkutan udara sebagai angkutan barang rutin untuk wilayah pegunungan yang belum terkoneksi dengan jalan. Proyek tersebut akan dimulai tahun ini.
“Kontraknya sudah diset yakni angkutan barang dengan pesawat udara yang terjadwal untuk daerah pegunungan yang tidak ada jalannya.Seperti di Papua yang jalannya sebagian besar belum tersambung,“ jelas Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai rapat kerja dengan Komite II DPD RI di Jakarta, kemarin.
Jonan mengungkapkan, untuk wilayah yang jauh dari pelabuhan dan jalan, mau tidak mau memang harus mengoptimalkan pesawat terbang. Jika menunggu terkoneksinya jalan, akan sangat lama. Itu menyebabkan harga barang di daerah pedalaman pegunungan menjadi sangat tinggi.
Dengan menggunakan pesawat barang terjadwal bersubsidi dari Wamena ke bandara kecil lainnya, Jonan berharap itu akan menurunkan biaya. “Semester II mungkin bisa jalan, tidak harus mengandalkan APBN-P, dari penghematan juga bisa.“
Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo menjelaskan selama ini angkutan barang bersubsidi sebetulnya sudah ada. Namun, porsinya masih kecil karena dicampur dengan angkutan penumpang yang bersubsidi.“Kita usulkan untuk meningkatkan subsidi angkutan barang. Kita usulkan anggaran sebesar Rp57 miliar.“
Penentuan operator rute tersebut, lanjut Suprasetyo, akan dilakukan dengan mekanisme lelang. Tipe pesawat yang dibutuhkan amat mungkin akan berjenis caravan atau twin otter. “Lelangnya mungkin baru Maret nanti selesainya.“
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengungkapkan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, untuk wilayah Papua memang dibutuhkan pendekatan khusus guna mengatasi permasalahan konektivitas.
“Ukuran keadilan itu ialah bila konektivitas sudah mencapai ke seluruh daerah sebab konektivitas merupakan lambang kesejahteraan,“ kata dia.Terganjal suku bunga Sebelumnya, saat presentasi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD, Menhub Jonan juga menyoroti besarnya biaya logistik saat ini. Ia menyebut biaya besar itu tidak akan dapat ditekan selama suku bunga perbankan tidak turun.
“Kalau bunga pinjaman 11%-12%, enggak mungkin biaya logistik di bawah angka tersebut sebab pengusaha logistik juga pinjam ke bank. Kalau keuntungannya di bawah 11%, lebih baik dia depositokan,“ ungkapnya.
Namun, Parlindungan melihat besarnya biaya logistik tidak sematamata dipicu oleh tingginya suku bunga bank. Menurutnya, ada banyak faktor lain yang memengaruhi hal tersebut seperti infrastruktur, listrik, juga SDM.
“Perlu penataan kembali dalam sistem logistik. Meski secara konsep sudah bagus, pelaksanaannya perlu keterpaduan semua pihak.“ (E-1) MEDIAINDONESIA.COM
